Oleh: Sil Joni
Politik, dalam pengertian yang lebih praktis, sebetulnya berkaitan dengan ‘aktivitas memperbaiki kehidupan bersama’. Rangkaian kegiatan itu boleh dilihat sebagai semacam ‘proyek kesejahteraan publik’. Titik tuju dari semua ‘proyek politik’, tentu saja perbaikan level kualitas kemaslahatan publik par excellence.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelbagai ‘proyek politik’ itu dapat mendongkrak mutu bonum commune? Apa alat ukur yang valid untuk tiba pada kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan politik sebuah pemerintahan berhasil atau gagal total? Dapatkah laju perkembangan dan dampak publik dari sekian ‘intervensi politik pemerintah’, bisa dikuantifikasi?
Jika iya, sektor-sektor apa saja yang bisa diukur secara matematis? Apakah data-data itu berbanding lurus dengan kenyataan empiris? Lembaga mana yang punya kompetensi dan otoritas dalam melakukan riset?
Kesejahteraan Masyarakat biasanya diukur melalui indikator-indikator sosial. Beberapa indikator sosial tersebut adalah kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tentu, semua indikator ini dinilai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Manggarai Barat.
Hasil olah data BPS Mabar coba diperlihatkan kepada publik. Di hadapan awak media, Kepala BPS Mabar, Ikhe Suryaningrum menjelaskan bahwa kemiskinan bisa disebut sebagai realita kehidupan yang digambarkan melalui kehidupan masyarakat yang lemah dari sisi ekonomi dan serba berkekurangan.
Berbagai hal buruk mungkin bisa terjadi, jika jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan, seperti kematian yang meningkat, gizi buruk yang semakin parah, dan kriminalitas yang semakin parah.
Data yang dirilis pihak BPS menujukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Mabar terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, yaitu 17,92% di tahun 2021, 17,15% di tahun 2022, dan 16,82% di tahun 2023.
Tentu ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang positif selama tiga setengah tahun Bupati Edistasius Endi dan Wakil Bupati Yulianus Weng (Edi-Weng) memimpin Mabar. Proporsi penduduk miskin jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Mabar sudah mengalami penurunan.
Ikhe menambahkan sejalan dengan hal tersebut, dilihat dari indikator ketenagakerjaan, angka pengangguran juga mengalami penurunan jika dilihat data dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini bisa dilihat dari data yang dirilis BPS pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
Di tahun 2021, angka pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat adalah 4,94% yang kemudian turun menjadi 4,91% di tahun 2022 serta pada akhirnya menjadi 4,42% di tahun 2023.
Hanya saja jika dibandingkan dengan data Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) kelihatannya tidak sejalan. TPAK mengalami kenaikan di tahun 2022, tetapi Kembali mengalami penurunan di tahun 2023 yang bahkan angkanya lebih kecil dari tahun 2021.
Untuk diketahui TPAK pada tahun 2023 sebesar 70,71% sedangkan di tahun 2021 adalah sebesar 73,18%. Hal ini berarti bahwa Angkatan kerja di Mabar yang aktif dalam suatu perekonomian mengalami penurunan di tahun 2023.
Lalu, bagaimana dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu Kesehatan, pengetahuan, dan hidup layak? Angka IPM kita terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Itu berarti adanya perbaikan kualitas hidup dari masyarakat secara global.
Mari kita lihat datanya. Angka IPM hanya sebesar 66,19 pada tahun 2021. Kemudian telah meningkat menjadi 67,84 di tahun 2023. Artinya terdapat peningkatan sebesar 1,65 poin dari tahun 2021 ke tahun 2023.
Kondisi perekonomian menjadi indikator vital yang perlu diukur. Ikhe mengatakan indikator perekonomian di suatu daerah juga tak kalah penting dalam mengukur keberhasilan daerahnya. Salah satu hal yang paling umum digunakan sebagai dasar untuk melihat kondisi perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB merupakan nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Mabar. PDRB Mabar terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Di tahun 2021 angka PDRB di daerah ini adalah 2,29 Triliun rupiah, sedangkan di tahun 2023 mencapai angka 2,50 triliun rupiah.
Dari data itu bisa disimpulkan bahwa kue ekonomi di Kabupaten Mabar terus mengalami peningkatan. Namun besaran peningkatan perekonomian tidak hanya bisa dilihat dari angka PDRB, tetapi juga dilihat dari laju pertumbuhannya.
Berita bagusnya adalah laju pertumbuhan ekonomi Mabar di tahun 2023 sebesar 4,77 yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 4,12 di tahun 2022 dan hanya 1,29 di tahun 2021. Angka ini menunjukkan laju perekonomian kita semakin cepat pascapandemi Covid-19.
Jadi, secara statistik (angka) proyek kesejahteraan publik yang didesain dan dieksekusi oleh rezim Edi-Weng dalam 3,5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang signifikan. Intervensi politik yang diterapkan pemerintah relatif berdampak pada peningkatan level kemaslahatan publik.
Kendati demikian, data kuantitatif semacam ini, tidak bisa menjadi barometer absolut dalam menilai keberhasilan sebuah rezim. Untuk itu, publik mesti bergerak ke isu yang lebih substantif yaitu keterkaitan antara data dan kenyataan empiris. Dengan kata lain, data versi pemerintah itu, sangat terbuka untuk diperdebatkan.
Bagaimana pun juga, selalu ada diskrepansi antara ‘data (teks tertulis) dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Jika publik mencatat atau menemukan data lain, tentu diskusi kita akan semakin menarik dan berbobot.**
Penulis adalah warga jelata. Tinggal di Watu Langkas.











