BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar-BALI) | Menindaklanjuti beberapa kasus yang belakangan terakhir kasus perkelahian pemuda Sumba di depan minimarket Banjar Denkayu Baleran, Desa Werdi Buana, Mengwi, Badung, pada Senin 19 Februari 2024 malam dimana Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Marendra, S.I.K., M.Si, langsung turun kelapangan menemui para pelaku di Mapolres Badung, membuat Ketua Ikatan Keluarga Sumba (IKKES) di Bali Fredrik Billy mengambil langkah cepat untuk mengumpulkan para Pengurus dan Para Ketua Paguyuban Sumba Timur – HIKMAST, Ibu Lonny Rihi, Sumba Barat-IKSB Bapak Yos Bani, Sumba Barat Daya-IKSBD , Bapak Gidion Ndapatadi, Sumba Tengah -IKST Bapak Marthen Rowa, ditambah para Sekretarisnya, Kristoforus Lero, David Tarambiha, Kristopel Umbu Deta, Para Penasihat, Agustinus Iki, Daniel Konda dan Pendeta Thimotius Suruk, untuk melakukan rapat koordinasi IKKES Bali pada Rabu 21 Februari 2024 di ruang rapat Kantor Advokat BILLY & Partners, Jalan Tukad Batanghari No. 44 B Renon Denpasar.
Dalam rapat tersebut ketua IKSBD Bali menjelaskan bahwa pelaku benar warga Sumba Barat Daya khususnya dari kecamatan Kodi, namun pelaku adalah orang yang baru datang ke Bali dan belum mendaftarkan diri di unit paguyuban, akan tetapi tetap dari pengurus berkoordinasi dengan warganya.
Billy meminta agar Ikatan Keluarga agar secara konsisten dapat berkoordinasi dengan warganya untuk tetap selalu menjaga ketertiban dan keamanan Bali, sebagai pendatang warga juga banyak berkontribusi, mereka banyak berada sebagai pekerja bangunan, di toko-toko bangunan, sopir, namun banyak juga warga Sumba di Bali sebagai Pengusaha, Pemborong, Dosen, Pengacara dan bekerja di sektor pariwisata. Terhadap kasus ini khususnya warga yang melakukan tindakan kriminal, agar supaya tetap dilakukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku, demikian juga Billy mengharapkan bahwa terhadap oknum yang melakukan kriminal tidak saja menjadi perhatian dan tanggungjawab organisasi paguyuban keluarga saja akan tetapi lebih jauh adalah juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang ada di Sumba, karena mereka adalah warga Sumba dan masih ber KTP Sumba.(Donny Parera)











