BERITAFAJARTIMUR.COM (DENPASAR-BALI) | Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak barang dan jasa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menggelar kegiatan Penguatan Pengelolaan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Selasa (19/9) bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Anggiat Napitupulu dalam sambutannya menekankan pentingnya manajemen kontrak yang berkualitas dalam pelaksanaan berbagai program di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Anggiat menyampaikan bahwa tujuan utama acara ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman PPK dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
“Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kita dihadapkan tidak hanya pada pertanggungjawaban administratif, melainkan juga tanggung jawab hukum yang serius,” ujar Anggiat.
Anggiat berharap Pejabat Pembuat Komitmen untuk memahami secara menyeluruh seluruh tahapan dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Harus diingat bahwa selesai pekerjaan bukan berarti tanggung jawab kita selesai,” tambahnya dengan tegas.
Selain itu, Anggiat menghimbau Kepala Unit Pelaksana Teknis dan PPK agar selalu aktif terlibat dalam proses perencanaan, karena partisipasi mereka dalam tahap ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan dan kualitas kontrak.
Dalam kesempatan ini Kanwil Kemenkumham Bali menghadirkan narasumber I Made Sudarsana selaku Cosulting Procurement Dan Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta best practice terkait pengelolaan kontrak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Pejabat Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.(BFT/DPS/Red)
