Wakil Ketua DPRD Mabar, Sewargading S.J Putera. (Foto Vox NTT).
BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Sewargading J.S. Putera, menegaskan bahwa rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bukanlah agenda yang muncul secara mendadak pascatragedi Kapal Putri Sakinah maupun penutupan sementara aktivitas pelayaran di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Ia menyebutkan, agenda RDP tersebut telah dirancang jauh sebelum peristiwa kecelakaan kapal itu terjadi.
Serwargading menjelaskan, pembahasan RDP telah mulai dirancang sejak mencuatnya berbagai isu publik, salah satunya terkait pengelolaan parkir di kawasan Waterfront Labuan Bajo. Isu tersebut bahkan muncul sebelum terjadinya bencana laut yang belakangan ini menyita perhatian publik.
“Agenda RDP ini sebenarnya sudah disepakati jauh sebelum tragedi Kapal Putri Sakinah. Bahkan sejak isu pengelolaan parkir di Waterfront sempat mencuat ke publik. Ada banyak fakta dan peristiwa lain yang selama ini menjadi diskusi kami, dan semuanya perlu dirumuskan secara menyeluruh,” ujar Politisi PKB itu Selasa, (27/2/2026).
Ia menegaskan, RDP tidak akan menjadi forum yang berhenti pada satu pertemuan semata. DPRD, kata dia, berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil RDP melalui langkah-langkah lanjutan yang akan diputuskan dalam rapat internal DPRD maupun rapat bersama para pihak terkait.
“Langkah-langkah setelah RDP nanti akan kami tentukan melalui rapat internal dan juga rapat-rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, pemerintah, dan para stakeholder lainnya. Ini adalah bentuk komitmen lembaga DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dinilai cukup serius dan perlu segera disikapi,” tegasnya.
Serwargading, yang akrab disapa Gading, menambahkan bahwa jika tidak ada kendala, RDP akan digelar dalam waktu dekat. Namun demikian, ia menekankan bahwa selama ini DPRD tidak tinggal diam.
“Bukan berarti selama ini tidak ada komunikasi. Jauh sebelum RDP digelar, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait serta masing-masing fraksi di Senayan. Rapat resmi tetap akan kita gelar agar semuanya terang dan terbuka,” katanya.
Terkait substansi pembahasan, DPRD Manggarai Barat telah mengantongi sejumlah agenda yang akan dibahas secara tuntas dalam RDP tersebut. Salah satu isu penting yang akan menjadi sorotan adalah keberadaan dan aktivitas Forum Asosiasi Keagenan Kapal (FOKAL).
“RDP nanti juga akan membahas soal keberadaan FOKAL, termasuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Pelabuhan Waterfront. Intinya, ada lebih dari satu agenda yang akan kita bahas,” jelas Serwargading.
Ia menegaskan, seluruh pihak dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, akan dijadikan agenda pembahasan dalam RDP tersebut.
“Semua yang terkait dengan tata kelola pariwisata akan kita bahas secara menyeluruh. Ini penting agar ada kejelasan, keteraturan, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sektor strategis ini,” pungkasnya.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)









