Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Menyusul tindakan persekusi yang dilakukan oleh para Pecalang dan Kelihan Adat Banjar Sakah, Desa Pemogan, Kec Denpasar Selatan, AA. Gede Agung Aryawan, ST., hari ini, Selasa (8/10) sekitar pukul 11 wita, kuasa hukum pemilik proyek Gudang Minuman beralkhohol (Mikol) dan Kantor di Jalan Sunia Negara, Pemogan Denpasar mengadukan masalah tersebut ke pihak berwajib di Polresta Denpasar.
Surat pengaduan masalah (Dumas) nomor: 722/X/2019/ Reskrim/Resta Dps tertanggal 8 Oktober 2019 telah diterima oleh kuasa hukum dari suami-istri Tony dan Erlina Suciadi yakni I Made Kadek Arta, SH., didampingi Anom Adnyana selaku perwakilan dari pemilik proyek.
Usai proses Dumas, kepada media ini kuasa hukum I Made Kadek Arta, SH., mengatakan, ” menyusul kasus persekusi yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2019, hari ini kami sudah menyampaikan laporan secara resmi kepada pihak berwajib di Polresta Denpasar. Jadi kita tunggu saja proses selanjutnya,” ujarnya, Selasa (8/10).
Menurutnya, langkah pelaporan ini dilakukan pihaknya agar semua warga negara mematuhi norma hukum yang berlaku sehingga tidak bertindak semena-mena. Pun setiap orang tidak memberlakukan hukum rimba. Sebab kalau itu yang terjadi negara ini jadi kacau tanpa kepastian hukum. Kalau hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Bali khususnya di Kota Denpasar ,” sesalnya.
Saat ditanya tindakan persekusi seperti apa yang dimaksud dalam laporan ke Polresta, padahal sejatinya tindakan persekusi seharusnya diikuti dengan adanya korban, ia katakan bahwa,” adanya penghentian pekerjaan yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan gudang dan kantor adalah suatu tindakan persekusi yang mengakibatkan kerugian yang dialami klien kami Erlina Suciadi dan Tony. Itulah yang kami maksudkan dengan tindakan persekusi dalam laporan tersebut,” terangnya.
Seperti diberitakan terdahulu, adanya kasus ini lantaran sebelumnya para Pecalang bersama Kelihan Adat Banjar Sakah, Desa Pemogan, Kec Denpasar Selatan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 mendatangi proyek Gudang Mikol lalu menghentikan kegiatan para pekerja proyek tersebut. Dan memasang papan tanda penghentian sementara pekerjaan pembangunan proyek dimaksud sampai menyelesaikan urusan IMB, masalah penyanding. “Hal inilah yang membuat klien kami merasa keberatan sehingga melaporkan kasus ini ke pihak berwajib,” pungkasnya. (BFT/DPS/Donny)
