Beritafajartimur.com (Bangkok)
Indonesia selalu menaruh perhatian besar bagi upaya pemulihan situasi dan keamanan di Rakhine State, Myanmar. Saat menghadiri sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN yang digelar di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2 November 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu ini dengan harapan agar situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti.
“Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal,” ujar Presiden kepada para pemimpin negara-negara ASEAN.
Upaya repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State didorong oleh para pemimpin ASEAN untuk terus diupayakan. Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangannya di Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan saat berbicara di sesi Pleno tersebut. Pertama, Presiden Joko Widodo memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar.
“Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul _trust_. Dan _trust_ ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat,” tutur Retno.
Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia juga siap untuk berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.
“Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera terbentuk”, ucapnya.
Adapun yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam ” 2nd Technical Working Group” antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu, dapat segera dijalankan.
“Untuk mendorong implementasi prioritas proyek dan kegiatan, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia juga siap memberikan konstribusi,” tandasnya.
(BFT/SetPres/Erlin Suastini)
