Beritafajartimur.com (LABUAN BAJO)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten Manggarai Barat mendesak Pemerintah Manggarai Barat agar segera menghentikan aksi kelompok yang melakukan perambahan hutan lindung di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu. Hal tersebut disampaikan Blasius Janu pada, Sabtu (15/08) 2020 di Labuan Bajo.
Polotisi partai Hati Nurani (Hanura) ini menegaskan bahwa aksi perambahan hutan di Wae Nahi sudah dilakukan sejak lama oleh sekelompok orang. Namun, tidak ada reaksi dari pemerintah setempat untuk mengehentikan aksi kelompok perambah ini. “Menurut saya begini sejaka tahun 60 an, saya ini lahir disini (Labuan Bajo, red) saya tahu dulu itu istilah kampungnya dulu itu hutan lindung masyarakat tidak boleh rambah. Tapi waktu demi waktu ini kami orang Labuan Bajo ini kok kaget kok ada rumah dalam hutan, ada pembagian jadi kami orang Labuan Bajo ini mempertanyakan kemana pemerintah ini,” ujarnya dengan nada keras.
Blasius Janu menegaskan bahwa sikap pemerintah Manggarai Barat yang masa bodoh ini dinilai ada indikasih pembiaran terhadap kelompok yang melakukan aksi perambahan hutan di Wae Nahi. “Saya ini anak pegawai pertama di Labuan Bajo, bapa saya namanya Martinus Pandur (alm) Polisi Pamong Praja, itu sudah diwartakan dulu bahwa itu (hutan Wae Nahi) dulu hutan lindung,” ujarnya.
Karena itu, Blasius Janu mendesak agar pemerintah Manggarai Barat segera menyikapi secara serius soal aksi perambahan hutan di Wae Nahi. Menurut Blasius Janu, jika pemerintah tidak segera menghentikan aksi perambah hutan makan, masyarakat Sernaru dan Lancang akan ikut melakukan aksi serupa. Pasalnya, yang berhak merambah hutan tersebut hanyalah masyarakat Sernaru dan Lancang karena kawasan tersebut masuk ulayat Sernaru dan Lancang. “Dulu di atas itu (hutan lindung) bekas kampung mereka (Sernaru dan Lancang) dan itu ulayat mereka. Mereka turun ke bawah karena atas permintaan pemerintah dulu,” ujarnya.
Ironisnya, massa yang melakukan perambahan hutan justru kebanyakan bukan orang yang bukan asli Manggarai Barat. Menurut Janu, banyak massa perambah hutan itu ada yang dari daerah diluar Manggarai Barat. “Justru yang lucunya orang yang melakukan perambahan hutan ini bukan orang asli sini yang membagi tanah itu. Semua pendatang. Ada apa ini? Saya bukan ego tapi hargai sedikit tuan tanah di sinikah,” ujarnya.
Menurut Belasius Janu, bahwa ada indikasi pembiaran dari pemerintah Manggarai Barat dalam aksi perambahan hutan. “Menurut saya ada indikasi pembiaran,” ujarnya. Janu menuding bahwa aksi perambahan hutan di Wae Nahi justru diback up oleh pejabat di tingkat nasional dan pejabat di Manggatai Barat. “Justru ada petinggi petinggi di republik ini dan di Manggarai Barat ini yang berada dibelakang aksi perambahan hutan ini,” ujarnya.(BFT/LBJ/Rio)
