BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Bupati Manggarai Barat mengingatkan agar geliat pariwisata di daerah itu tidak berhenti pada menjadikan Manggarai Barat sebagai “etalase wisata dunia”.
Menurutnya, kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta kedaulatan daerah atas pangan, air bersih, tanah, laut, dan budaya.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Manggarai Barat dalam pidatonya pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Senin (17/8/2026).
Bupati mengaitkan pesan tersebut dengan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
Ia menilai makna berdaulat tidak hanya berkaitan dengan menjaga batas wilayah administratif, tetapi juga kemampuan daerah menentukan arah pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kedaulatan sejati adalah ketika Manggarai Barat tidak hanya menjadi etalase wisata dunia, tapi juga tuan atas rumahnya sendiri: tanah, laut dan budayanya.”
Pariwisata tak cukup hanya mengejar wisatawan
Dalam pidatonya, Bupati menyebut pariwisata tetap menjadi salah satu lokomotif ekonomi Manggarai Barat.
Namun, arah pembangunan pariwisata, menurut dia, harus semakin inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi harus memastikan kualitas pertumbuhan dan manfaat ekonomi dirasakan lebih luas.
Hal itu tercermin dari Indeks Pariwisata Inklusif Manggarai Barat yang disebut meningkat dari 63,95 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025.
Bupati mengatakan pembangunan pariwisata juga diperkuat melalui peningkatan infrastruktur dasar, kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pembangunan.
Tujuannya adalah membangun ekosistem pariwisata yang lebih berkualitas, inklusif dan berdaya saing.
Masyarakat harus menikmati manfaat pembangunan
Bupati menegaskan prinsip keadilan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Manggarai Barat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam bentuk infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi harus tercermin dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Keadilan adalah nafas pembangunan, yaitu di mana manfaat dari setiap kebijakan pembangunan dinikmati oleh setiap masyarakat Manggarai Barat,” kata dia dalam pidatonya.
Ia kemudian menggambarkan kemakmuran secara lebih konkret, yakni ketika dapur masyarakat tidak lagi kekurangan gizi, ibu mendapatkan pendampingan fasilitas kesehatan yang layak, serta petani dan nelayan dapat menikmati hasil dari tanah dan laut yang mereka jaga.
Kedaulatan pangan dan air bersih
Pesan Bupati tersebut juga menempatkan pangan dan air bersih sebagai bagian dari makna kedaulatan daerah.
Ia mengatakan arah pembangunan Manggarai Barat harus ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan daerah sendiri.
“Kedaulatan” dalam konteks Manggarai Barat, menurut dia, mencakup kedaulatan atas pangan, air bersih, serta arah pembangunan.
Karena itu, geliat pembangunan pariwisata harus tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Tanah, laut dan budaya tak boleh kehilangan tuan
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga tanah, laut dan budaya Manggarai Barat di tengah perkembangan pariwisata.
Manggarai Barat saat ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia dengan Labuan Bajo sebagai pintu masuk utama.
Namun, dalam pidatonya, Bupati mengingatkan bahwa kemajuan sektor pariwisata harus tetap menempatkan masyarakat daerah sebagai bagian penting dari pembangunan.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak boleh sekadar menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di daerahnya sendiri.
Sebaliknya, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dan memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut.
Pembangunan harus sampai ke pelosok
Bupati juga menghubungkan prinsip keadilan dengan pemerataan pembangunan.
Menurut dia, Manggarai Barat yang berdaulat, adil dan makmur harus dimulai dari desa yang mandiri, masyarakat yang memiliki kesetaraan dalam mengakses pembangunan serta kesejahteraan yang dirasakan hingga pelosok.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam pidatonya, menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, memperlancar distribusi barang dan jasa serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Hingga 2025, pemerintah daerah menyebut telah membangun 267,42 kilometer jalan, sementara pada 2026 direncanakan pembangunan jalan strategis sepanjang 14,62 kilometer.
Selain infrastruktur jalan, Pemkab Manggarai Barat juga menyebut telah merealisasikan 718 unit rumah layak huni sepanjang 2022-2025. Pada 2026, pemerintah merencanakan pembangunan 560 unit rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Pariwisata harus berjalan bersama lingkungan
Bupati juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan.
Ia mengatakan pembangunan Manggarai Barat harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Manggarai Barat disebut meningkat dari 74,89 pada 2024 menjadi 77,00 pada 2025.
Sementara itu, indeks pengelolaan sampah meningkat dari 26,10 menjadi 38,40 dalam periode yang sama. Pemerintah daerah mengakui perbaikan pengelolaan sampah masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang lebih kuat.
Kebijakan pembatasan penggunaan produk plastik dan kemasan sekali pakai melalui Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2025 disebut sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan sampah plastik.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi timbunan sampah plastik sekaligus menjaga ekosistem dan membangun budaya hidup yang lebih bertanggung jawab.
Mabar harus menjadi pelaku menuju Indonesia Emas 2045
Menjelang Indonesia Emas 2045, Bupati meminta Manggarai Barat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional.
Ia ingin masyarakat Manggarai Barat memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, keterampilan yang relevan serta karakter yang kuat agar mampu mengambil bagian dalam perubahan zaman.
Menurutnya, pembangunan harus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, terampil dan berkarakter serta mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah.
“Sembilan belas tahun lagi, bangsa Indonesia akan genap satu abad merdeka. Menuju Indonesia Emas 2045, Manggarai Barat harus hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari bangsa yang ikut berkontribusi dan menentukan arah kemajuan Indonesia,” kata Bupati.
Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan langkah, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dari desa hingga kota, untuk mewujudkan Manggarai Barat yang semakin maju, sejahtera dan mantap.
Bagi Bupati, tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” tidak boleh berhenti sebagai slogan peringatan kemerdekaan.
Tema tersebut harus diwujudkan melalui kerja, pengabdian dan karya nyata secara terus-menerus.
Pesan itu kemudian ditutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Ketika kita bersatu, Manggarai Barat bangkit. Ketika kita berkolaborasi, Manggarai Barat melangkah semakin mantap.”(BFT/LBJ/RED/Yoflan)
