Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Adanya pembangunan senderan sempadan sungai dalam pembangunan Hotel Impiana Kedewatan Ubud, ditegaskan telah melanggar dan disebut-sebut melangkahi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
Pasalnya pihak investor, dikatakan baru mengajukan permohonan rekomendasi setelah pengerjaan peroyek. Pun itu dilaksanakan lantaran berlalu adanya sidak pihak BWS berdasarkan laporan dan sorotan pemberitaan media. Lebih mengejutkan, berkas pengajuan rekomendasi diungkap belum lengkap.
“Masih ada beberapa poin penting belum dipenuhi. Kalau semua sudah lengkap, dalam kurun waktu 23 hari sudah kita keluarkan rekomendasi,” terang I Gusti Ngurah Ketut Aryadi, S.Sos., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penatagunaan Sumber Daya Air (PPK PSDA) Satuan Kerja (Satker) BWS Bali-Penida, Selasa (20/8).
Seijin, Airlangga Mardjono, S.T, M.T sebagai Kepala BWS Bali-Penida, Aryadi menyampaikan, bahwa Hotel Impiana memang melanggar, walau sudah membangun.
Dikatakan, Izin-izin proyek harus dilengkapi lagi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS Bali-Penida.
“Jika terkait dengan pembangunan pada wilayah dan sempadan sungai, maka wajib hukumnya harus ada izin dari BWS sebagai prasyarat mengajukan izin ke Kementerian PUPR,” tegasnya.
Diungkap, pihak pengembang baru sebatas mohon rekomendasi teknis setelah melaksanakan pembangunan, padahal harus sebaliknya mengajukan izin dulu, baru boleh membangun.
‘’Secara aturan, proyek Hotel Impiana ini memang melanggar. Aturan dilanggar tersebut di antaranya PP No.121 soal pengusaha sumber daya air dan Permen I 01/PRT/2016 mengenai tata cara perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air,” paparnya.
Belajar dari kasus Impiana Hotel ini, diharapkan pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Tata Ruang atau Dinas Perijinan Satu Pintu menjelaskan aturan dan terus melakukan sosialisasi.
Dia juga menambahkan pemilik hotel berasal dari Malaysia ini memberikan kepercayaan kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) namun saat membangun ternyata belum melengkapi izin.
‘’Investor tak mungkin menginvestasikan sesuatu yang illegal. Dia pasti sudah minta informasi namun ada sesuatu yang terlewatkan,’’ singgung Aryadi.
(BFT/DPS/IR)
