LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai membangun jembatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di level magister dan doktoral.
Upaya ini menjadi angin segar bagi ASN yang mendambakan peningkatan kualifikasi akademik tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
Sosialisasi program tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat, Rabu (17/12/2025), yang dihadiri Staf Ahli Bupati Manggarai Barat, Agustinus Gias, mewakili Bupati; Wakil Direktur Pascasarjana IPDN, Dr. Megandaru W. Kawuryan, S.IP, M.Si, beserta tim; serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Agustinus Gias mengapresiasi perhatian IPDN terhadap Manggarai Barat, menyebut bahwa kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sangat mendesak. Ia menyoroti kondisi ASN di daerah yang kerap terhambat melanjutkan pendidikan karena tuntutan pekerjaan.
“Harapan kami, ada pola pembelajaran yang memungkinkan ASN belajar tanpa meninggalkan tugas. Kami ingin peningkatan SDM berjalan seiring pelayanan publik,” ujar Agustinus.
Menjawab kebutuhan itu, Dr. Megandaru memaparkan struktur dan keunggulan Program Magister Terapan dan Doktor Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN satu-satunya program terapan pemerintahan di Indonesia. Ia menawarkan pola hybrid: 50 persen daring dan 50 persen luring dengan jadwal kuliah pada Jumat dan Sabtu.
“ASN itu sibuk, dan kami memahami itu. Karena itu sistem hybrid dan jadwal fleksibel adalah solusi,” jelasnya.
Selain materi akademik, Megandaru menekankan keunggulan lain: jaringan—networking nasional antaraparatur dari berbagai daerah, yang dinilai penting untuk manajemen pemerintahan modern. Proses pembelajaran juga berbasis diskusi, studi kasus, dan riset terapan yang relevan dengan problem birokrasi.
Biaya Perkuliahan dan Skema Pendanaan
Pada sesi diskusi, isu pembiayaan menjadi perhatian sejumlah peserta. IPDN merinci biaya per semester: Rp 7 juta untuk S2 dan Rp 14,75 juta untuk S3. Pembayaran diberikan opsi per semester untuk meringankan peserta.
Tim IPDN tak menutup mata terhadap potensi kendala finansial, dan menawarkan alternatif, seperti: tugas belajar dengan pembiayaan daerah, beasiswa instansi, hingga memaksimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.
Sistem penerimaan mengikuti standar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui seleksi administrasi, tes tulis, dan wawancara. IPDN mendorong calon mahasiswa memilih tema riset yang berkorelasi langsung dengan isu daerah agar manfaat studinya konkret.
Sosialisasi Penerimaan Praja D4 dan Persyaratan Baru
Selain program pascasarjana, Sekretaris Program Doktor, Dr. Frans Dione, M.Si, memaparkan informasi terkait seleksi Praja D4. Ia menekankan persyaratan nilai TOEFL minimum 450 sebagai syarat baru yang wajib dipenuhi serta pentingnya persiapan menghadapi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang kerap menjadi faktor kegagalan calon peserta.
Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan harapan terciptanya kolaborasi jangka panjang antara IPDN dan Pemerintah Manggarai Barat. Diharapkan akses pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur sekaligus membuka peluang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk berkompetisi dalam dunia pemerintahan modern.
Dengan tawaran pola hybrid, jaringan luas, dan orientasi riset terapan, program Pascasarjana IPDN diharapkan menjadi solusi nyata peningkatan kompetensi ASN tanpa mengorbankan pelayanan publik sebuah terobosan krusial bagi Manggarai Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)









