Beritafajartimur.com (Jakarta)
Munculnya polemik terhadap keputusan PSBB yg dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah hal wajar. Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi, sehingga sangat wajar jika ada pihak2 yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid-19 ini.
Ketua Presidium Ind Police Watch
(IPW) Neta S Pane menilai, tujuan pihak-pihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi. Apalagi perekonomian nasional memang lagi memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada tanda-tanda kapan berkesudahan. Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.
“Sebab itu,” jelasnya,” TNI dan Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif. Tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah tapi aparat TNI dan Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid-19. Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI dan Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat dimana masyarakat saat ini dlm kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya,” terangnya.
Bagaimana pun potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak2 yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan presiden Jokowi. Sebenarnya TNI dan Polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya, sehingga tentunya tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI dan Polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini. Hanya aparatur TNI dan Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya.
“Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu. Sebab itu TNI dan Polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. Jangan sampai new PSBB ini dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal. PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19 tapi jangan sampai akibat new PSBB masyarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan Kamtibmas,” pungkasnya. (BFT/JAK/Editor: Donny MP. Parera)
