Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
Tak guna saling menyalahkan. Peristiwa sudah berlalu. Ada baiknya berkontemplasi. Merenung. Mencari jawab agar peristiwa menyedihkan ini tak terulang lagi.
Rabu, 10 September 2025 itu bertepatan dengan rahinan suci Pagerwesi, air bah itu turun tanpa ampun.
Data terakhir banjir bandang itu merenggut 17 nyawa dan menyeret lima jiwa hingga kini masih hilang tanpa kabar. Angka-angka ini di atas kertas, tetapi di baliknya ada ratap, tangis, dan doa.
Bali yang dikenal religius, yang setiap hari menyalakan dupa dan mempersembahkan bunga, harus menelan pil pahit: musibah besar, pada hari suci, di tanah yang diyakini dijaga para dewa.
Inilah dunia paradoks. Pulau yang disebut-sebut sebagai surga dunia, justru diuji dengan bencana yang menyapu rumah, kendaraan, bahkan pusaka keluarga.
Warga yang setiap hari merapal mantra dan sembahyang, kini harus berhadapan dengan kenyataan: air yang biasanya disakralkan sebagai tirta justru berubah menjadi amarah yang menenggelamkan.
Apakah ini sipte? Apakah tanda dari alam ini pesan yang belum terbaca?
Tahun 2002, ketika bom mengguncang Bali, puncak renungan diwujudkan dalam upacara karipubaya—sebuah ruwatan besar untuk mengharmoniskan kembali jagat sekala-niskala.
Apakah kini, setelah banjir bandang melanda, sudah waktunya umat kembali menggelar upacara sejenis? Sebagai penyucian, sebagai penebusan, sebagai cara Bali berdialog dengan alam semesta yang tak kasat mata?
Barangkali ini perlu direnungkan, agar Bali tidak hanya sibuk dengan sekala, tetapi juga sadar bahwa niskala pun meminta perimbangan.
Namun, dunia paradoks itu tidak berhenti di sini. Pada ranah sekala, justru ada tanda perhatian yang jarang terjadi: Presiden Prabowo turun langsung ke Bali, menyusul Wakil Presiden yang sebelumnya sudah hadir.
Para pemimpin pusat dan daerah hadir dan berdiri di hadapan rakyat, menyaksikan lumpur, air, dan reruntuhan yang sama.
Denpasar dan Badung memang mencatat korban terparah, tetapi berita dan doa selalu menyebut: Bali kebanjiran. Tidak Denpasar. Tidak Badung. Bali disebutnya. Menegaskan bahwa Bali adalah satu tubuh, dan bila satu bagian terluka, seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya.
Dari sinilah kita belajar. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Tidak pula bijak menunjuk satu dua pihak untuk memikul kesalahan. Sebab persoalan banjir bukan hanya soal siapa yang lalai, melainkan tentang satu pulau yang hidup dalam satu siklus air.
Tukad Ayung yang meluap menenggelamkan sebagian rumah di perumahan Padma Indah di Kota Denpasar panjangnya berkisar 68 km, hulunya di tukad Bangkung melintasi kabupaten Badung, Bangli, Gianyar dan bermuara di Sanur.
Tukad Badung yang menyeret rumah dan kendaraan, berhulu di Abiansemal mengaliri kabupaten Badung dan membelah Kota Denpasar. Maka jelaslah: solusi tak bisa parsial.
Paradoksnya, bencana yang memisahkan rumah dan keluarga justru mengingatkan kita bahwa Bali adalah satu kesatuan.
Pengelolaan pulau ini harus dengan “one island management”, dengan gubernur memegang kendali, dan lintas kabupaten bekerja dalam satu komando. Alam Bali bukanlah milik satu daerah, melainkan warisan bersama yang harus dijaga dengan srada dan bakti, dengan ilmu, dengan kebijakan yang utuh.
Maka, banjir bandang ini bukan hanya luka, melainkan cermin. Cermin yang meminta kita mulatsarira, bercermin pada diri sendiri: apa yang salah dengan cara kita memperlakukan alam Bali?
Apakah kita sudah terlalu jauh meninggalkan keseimbangan? Apakah kita lebih sibuk membangun di atas tanah, tapi lupa menjaga tanah itu sendiri?
Dunia paradoks ini menuntut jawaban. Di satu sisi, banjir bandang adalah musibah. Di sisi lain, ia bisa menjadi awal baru—awal untuk lebih menghormati alam, lebih serius menata ruang, lebih tulus menjaga warisan leluhur.
Karena hanya dengan itu, Bali bisa kembali menjadi rumah yang harmonis: bagi manusia, bagi alam, dan bagi semesta niskala.
Denpasar, 14 September 2025
