BERITAFAJARTIMUR.COM (DENPASAR)
Director of Administration & BUSINESS Development, Dewa Jayantika menyatakan bahwa Bali SPA Bersatu memperjuangkan keberadaan SPA Kesehatan Tradisional sudah genap tembus setahun, pada awal Januari 2025.
Meski demikian, Bali SPA Bersatu masih menunggu Keputusan Rapat salinan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bagaimanapun juga, Bali SPA Bersatu yang merupakan gabungan dari pelaku, pengusaha dan pekerja di bidang SPA mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah,” kata Dewa Jayantika, saat diwawancarai awak media di Denpasar, Jumat, 3 Januari 2025.
Adanya berbagai pertimbangan hingga debat yang cukup panjang, yang akhirnya ditanggulangi dengan tetap memberikan Insentif Fiskal.
“Sebenarnya di bulan Januari-Pebruari tahun 2024 lalu itu, kami masih harus membayar dengan dikenakan tarif 40 persen. Jadi, kalau hitung-hitungan komersialnya itu bisa dibilang Nettingcome atau Penurunan Income urgent itu antara 20-24 persen, itu bervariasi dan berbeda,” terangnya.
Hal tersebut bisa menjadi rugi, lanjutnya dikarenakan pajak itu subyeknya pelanggan atau customer, cuma jika praktisnya plus-plus otomatis nilainya semakin mahal.
“Jadi, kami mau tidak mau menggunakan harga inklusif, termasuk pajaknya, seolah-olah kami yang menanggung pajaknya itu. Padahal, secara aturan itu customer yang membayar,” paparnya.
Setelah menerima Putusan MK ini, Dewa Jayantika berharap nantinya Pemerintah Daerah tetap melibatkan Bali SPA Bersatu sebagai pengusaha dan pekerja di bidang SPA untuk membuat kebijakan regulasi selanjutnya ataupun kebijakan lainnya terkait dengan perizinan ataupun perpajakan.
“Jadi, mohon kepada Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait sebagai pembuat peraturan atau Undang-Undang ini tetap melibatkan kami,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bali SPA Bersatu, I Gusti Ketut Jayeng Saputra Cidesco atau Aji Jaens menyambut gembira atas Hasil Putusan MK, pada poin ke-2 yang berbunyi Frasa “dan Mandi Uap/SPA”, dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali dimaknai sebagai bagian dari jasa pelayanan Kesehatan Tradisional.
Dijelaskan pula, bahwa Makna Poin ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan, bahwa pengaturan pajak pada layanan SPA, jika diperlakukan sama dengan hiburan lain, seperti diskotek atau karaoke, tidak sesuai dengan asas keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas perlakuan hukum yang adil).
SPA yang memiliki nilai kesehatan atau tradisional tidak seharusnya dikenakan pajak yang sama dengan sektor hiburan.
“Ketika berbicara tentang SPA/ Mandi Uap ini selama dikaitkan dengan Pengobatan Tradisional ini bisa dianggap Pajaknya itu dikenakan sebagai Pajak diluar hiburan, ini berarti tidak masuk hiburan,” tegasnya.
Terlebih lagi, Kekuatan Hukum Bersyarat Frasa “dan mandi uap/SPA” hanya bisa dianggap berlaku, jika layanan SPA dimaknai sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional.
“Hal ini memberikan perlakuan khusus bagi SPA yang fokus pada wellness dan pelayanan kesehatan berbasis tradisi, seperti penggunaan herbal atau metode pijat tradisional,” terangnya.
Bahkan, Konteks Peraturan pada Pasal 55 ayat (1) huruf i mengatur layanan hiburan yang dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah.
Dengan keputusan ini, lanjutnya layanan SPA yang tidak termasuk dalam hiburan, tetapi berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, tidak lagi dapat diperlakukan dalam kerangka yang sama dengan hiburan.
“Hanya SPA yang bukan bagian dari kesehatan tradisional yang masih terkena pajak dibawah kategori hiburan,” tegasnya lagi.
Disebutkan, SPA Kesehatan Tradisional Bebas Pajak Hiburan, jika SPA dapat membuktikan, bahwa mereka memberikan jasa pelayanan Kesehatan Tradisional dapat dikecualikan dari pajak hiburan yang tinggi sebesar 40-75 persen.
Mengingat, SPA dengan layanan pijat Bali tradisional, boreh bali, mandi herbal, atau uap dengan bahan-bahan alami dapat dikategorikan sebagai pelayanan kesehatan tradisional.
“Kalau begini berarti perlu adanya Reklasifikasi Layanan SPA, Pemerintah Daerah harus mengklarifikasi klasifikasi SPA, tidak semua SPA otomatis dianggap sebagai hiburan. Perlu ada regulasi untuk memisahkan SPA Kesehatan Tradisional dari SPA ilegal dan berkedok SPA,” ungkapnya.
Atas Putusan MK, lanjutnya hal itu berarti perjalanan Bali SPA Bersatu selama ini tidak sia-sia, yang menjadi tonggak sangat penting dan bersejarah.
Untuk itu, pihaknya berharap Hasil Putusan MK ini menjadi bà gian dari Putusan yang akan dikeluarkan, lantaran saat ini masih menggunakan Insentif Fiskal.
Apalagi, ketika hal itu dikembalikan ataupun tetap sama, pihaknya sudah bersyukur atas proses di MK, justru pihaknya sudah diberikan keringanan dari Pemerintah Daerah, terutama Pemprov Bali sendiri.
“Semoga adanya Putusan hari ini, di saat dikembalikan, kita kembali lagi ke Pemerintah Daerah, Putusannya seperti apa kita akan mengikuti sebagaimana mestinya, yang untuk kedepan kita harus bersama-sama disini berkumpul memperjuangkan nama baik selanjutnya, SPA yang sudah mengglobal saat ini,” tambahnya.
Terlebih lagi, lanjutnya SPA Bali itu jauh lebih terkenal dibandingkan dengan SPA yang berada diluar sana.
Khusus buat Pemerintah, pihaknya meniitip pesan, jika nanti Frasa ini masih digunakan, karena sebagian, pihaknya berharap mulai berupaya bisa diklasifikasikan bersama, SPA yang betul-betul autentik bergerak di bidang pariwisata, khususnya Wellness atau pengobatan tradisional yang berakar adat budaya dan tradisi ini dibandingkan dengan SPA yang masih ilegal berkedok lainnya seperti itu, yang dapat merusak citra SPA yang ada di Bali.
“Kedepan perlu kita melakukan kolaborasi antara para pihak, baik antara Pemerintah, pelaku SPA maupun Asosiasi serta Anggota Dewan untuk membangun suatu regulasi baru, sehingga bisa kita merasa nyaman dan aman melakukan aktivitas bisnis kami,” jelasnya.
Akhirnya, Aji Jaens sebagai Ketua Bali SPA Bersatu yang berada di Bali sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pihak, terutama para pengusaha dan pelaku SPA yang selama ini antusias sangat luar biasa terus bersemangat, dalam memperjuangkan rasa keadilan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), yakni mencanangkan tradisi budaya kesehatan berupa SPA, yang merupakan bà gian dari pariwisata Bali terkenal secara global.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, yang juga sudah memberikan Insentif Fiscal selama masa Uji Yudisial Review ini belum masuk, agar tidak terkesan selama ini kita kena pajak yang 40 persen.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan juga Anggota Dewan yang kami kunjungi sejak awal serta juga dukungan dari DPR RI, DPD RI dan DPRD serta beberapa Asosiasi, termasuk ASPI, ASTI sangat mendukung gerakan ini atas Hasil Putusan MK ini menyambut baik sekali,” pungkasnya.
Turut hadir, Perintis SPA Tradisional Bali, Sri Bhagawan Sripada Bhaskara dan Ketua DPD ASPI Bali, Nyoman Sastrawan.
Selain itu, juga hadir Debra Maria selaku
Direktur Utama Taman Air SPA Bali, Jero Ratni sebagai Owner Eling Group dan Nyoman Upadana selaku HRD SPA Bali Seminyak Kuta serta pelaku dan pengusaha SPA Bali. (BFT/DPS/ace).
