Jakarta, BERITAFAJARTIMUR.COM Setelah tahun lalu sukses membagikan 1,9 juta hektare (ha) tanah terlantar, maka pemerintah menargetkan tahun ini bisa membagikan 3 juta ha tanah kepada masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial.
“Saya kemarin minta 4,3 ha. Saya hitung-hitung kemudian ditawar 3 juta ha, ya sudah. Enggak apa-apa 3 juta ha. Tapi benar 3 juta ha harus terlampaui. Tiga juta ha juga banyak loh. Tiga juta hektare loh, bukan meter persegi loh. Kalau meter persegi masih dikalikan lagi 10.000,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9).
Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah menargetkan tahun ini, 2018, bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah, setelah tahun sebelumnya bisa menyelesaikan 5 juta. Tahun depan, lanjut Presiden, pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.
“Saya enggak tahu Pak Menteri BPN kerjanya seperti apa. Bukan urusan saya, urusan Pak Menteri. Kantor BPN kerjanya seperti apa, urusan kantor BPN. Tapi yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta ya bisa. Tahun ini, 7 juta Insya Allah juga bisa,” ucap Presiden meyakini.
Tidak Ikut Membagi
Presiden Jokowi menjelaskan, sebagai bangsa, Indonesia sebetulnya mendapat anugerah dari Allah SWT lahan yang besar, memiliki lahan di 17.000 pulau.
Tetapi, Kepala Negara mengakui, dalam proses distribusinya, pembagiannya ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, oleh civil society serta LSM. “Kok yang dapat lahan yang gede-gede, yang gede-gede saja,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masalah pembagiannya banyak yang belum berkeadilan, sehingga banyak yang protes kepada dirinya.
“Saya jawab, loh yang bagi siapa. Kan bukan saya yang bagi dulu. Masak sering, saya ditunjuk-tunjuk, ada yang demo. Loh.. yang bagi itu siapa ?,” kata Presiden Jokowi dengan nada balik mempertanyakan.
Oleh sebab itu, menurut Presiden, inilah yang ingin pemerintah luruskan agar yang namanya reforma agraria, yang namanya pembagian sertifikat, yang namanya perhutanan sosial itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Sehingga, lanjut Presiden, struktur penguasaan lahan di tanah air itu betul-betul berkeadilan.
“Enggak apa-apa kok yang gede-gede memiliki lahan. Enggak apa-apa, tapi bermitralah dengan yang kecil-kecil. Bermitra,” ucap Presiden Jokowi menegaskan.
Acara tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Ketua Panitia Global Land Forum, serta peserta Global Land Forum 2018 Dewi Kartika.
(BFT-JKT)
