BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) DPRD Kabupaten Manggarai Barat memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada pekan depan.
Agenda ini mengemuka di tengah menguatnya perhatian publik terhadap keselamatan pelayaran, pengelolaan pelabuhan, dan aktivitas kapal wisata di perairan Labuan Bajo.
Ketua DPRD Manggarai Barat, Benny Nurdin, menegaskan bahwa RDP tersebut telah dijadwalkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor strategis yang berdampak langsung pada pariwisata dan keselamatan publik.
“Rencana RDP minggu depan,” ujar Benny Nurdin singkat, Jumat (30/1/2026)
Pernyataan itu diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J. Putera, yang menyatakan bahwa agenda RDP dengan KSOP memang telah masuk dalam prioritas DPRD.
“RDP dengan KSOP diagendakan minggu depan,” kata Sewargading.
RDP ini dipandang krusial menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap padatnya lalu lintas kapal wisata, standar keselamatan pelayaran, serta pengawasan aktivitas maritim di kawasan wisata super prioritas tersebut.
Labuan Bajo, sebagai etalase pariwisata nasional, dinilai tidak boleh menyisakan persoalan tata kelola yang berpotensi mencoreng citra destinasi kelas dunia.
Sejumlah isu yang diperkirakan mengemuka dalam RDP antara lain kepatuhan kapal wisata terhadap standar keselamatan, mekanisme pengawasan KSOP, pengaturan sandar kapal di pelabuhan, hingga kesiapan infrastruktur dalam mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan.
Selain keselamatan, DPRD juga disebut akan menyoroti koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan pelabuhan, termasuk relasi antara KSOP, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata. DPRD menilai sinergi yang solid menjadi kunci agar pertumbuhan pariwisata tidak berjalan liar dan mengabaikan aspek keamanan serta keberlanjutan.
Forum RDP diharapkan menjadi ruang terbuka bagi DPRD untuk meminta klarifikasi, mendorong transparansi kebijakan, serta memastikan seluruh aktivitas kepelabuhanan berjalan sesuai regulasi dan kepentingan publik.
Hingga kini, DPRD Manggarai Barat masih mematangkan daftar isu yang akan dibahas. Namun, dengan meningkatnya tekanan publik dan sorotan terhadap sektor maritim, RDP DPRD–KSOP ini dipastikan menjadi perhatian luas masyarakat dan pelaku pariwisata.
Mengingat sektor kepelabuhanan memiliki dampak langsung terhadap wajah pariwisata Labuan Bajo di mata nasional maupun internasional.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)








